New Normal Dan Transformasi Pelayanan Publik

         Pandemi covid-19 hingga saat ini tak kunjung selesai. Hingga saat ini pasien positif kian hari kian banyak bertambah. Setiap harinya setidaknya terjadi penambahan lebih dari 500 orang jumlah pasien positif di Indonesia. Akibatnya banyak korban jiwa berjatuhan, dampak pandemi ini juga tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan melainkan juga berdampak pada dunia dunia perekonomian hingga kepada perubahan pola dan tatanan kehidupan seluruh masyarakat, baik masyarakat sipil, pihak swasta hingga pemerintah.

Demi memutus mata rantai penyebaran covid-19, masyarakat terpaksa harus membatasi segala aktivitasnya diluar rumah. Stay at home pun mau tak mau harus dilakukan. Pembatasan aktivitas, penerapan gaya hidup besih hingga Physical distancing marak digaungkan pemerintah untuk dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, dalam memerangi pandemi ini pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan seperti PSBB yang diterapkan diberbagai daerah yang menjadi pusat penyebaran pandemi. Namun meskipun jumlah pasien positif masih terus bertambah, pemerintah juga telah melakukan pelonggaran terhadap PSBB dibeberapa daerah. Selain melonggarkan PSBB, pemerintah juga telah menerapkan “New normal” untuk daerah-daerah yang dianggap R0 (jumlah reproduksi virus) kurang dari 1. new normal adalah masa dimana publik sudah diperbolehkan untuk kembali beraktivitas seperti dahulu kala akan tetapi wajib mengikuti protokol kesehatan sebelum vaksin benar-benar ditemukan. Implementasi new normal sangat tergantung pada kesiapan sektor publik tiap Kementerian/Lembaga, tingkat disiplin publik dan respon publik terhadap cara bekerja dan cara bersosialisasi di era new normal. Penerapan “New normal” diberbagai daerah di Indonesia sejatinya perlu perisiapan yang matang. Terlebih berkaca dari kasus-kasus penerapan sistem new normal di negara-negara lain, new normal bukan menjadi solusi tetapi justru menjadi sumber lahirnya cluster-cluster baru. Segala aspek perlu dilihat kematangannya dalam menghadapi situasi ini.

Dari sekian banyak aspek yang harus diperhatikan pemerintah, pelayanan publik merupakan salah satu hal sentral yang harus dipersiapkan pemerintah di era penerapan new normal. Pada era new normal, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik tidak boleh lengah. Pemerintah sebagai pemberi layanan harus tetap harus memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat selaku pengguna layanan terutama pelayanan publik dasar. Pada era new normal, meskipun masyarakat perlahan telah diperbolehkan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, namun masyarakat juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Masyarakat sebisa mungkin menghindari kerumunan dan perkumpulan dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Tentu saja dalam memberikan pelayanan publik, hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan rata-rata pemberian pelayanan publik masih dilakukan secara konvensional atau menuntut adanya interaksi secara langsung.

Perubahan situasi yang ada harus direspon secara cepat dan akurat. Inovasi harus gencar dilakukan meskipun dalam ruang gerak yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah selaku pemberi layanan harus melakukan transformasi dalam pelayanan publik. Pelayanan harus dilakukan secara daring/berbasis digital untuk mengurangi interaksi tatap muka baik antara pemberi layanan maupun pengguna layanan. Penggunaan aplikasi dalam memberikan pelayanan publik merupakan salah satu solusinya. Disamping untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada masa pandemi, transformasi pelayanan publik berbasis digital ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien serta mampu menjawab tantangan industri 4.0. Pemberian pelayanan publik berbasis digital sebagai bentuk transformasi pelayanan publik juga tetap harus mempunyai SOP yang sesuai. Selain melakukan transformasi pelayanan publik secara teknis, pemerintah juga harus memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk dapat menggunakan layanan tersebut. Jangan sampai di era new normal saat ini, secara teknis pelayanan publik mengalami transformasi akan tetapi menimbukan kebingungan dan kesulitan bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Selain itu bagi beberapa instansi yang telah menerapkan digitalisasi, masa new normal saat ini menjadi waktu untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis digital yang telah dilakukan sebelumnya.

Sejatinya transformasi pelayanan publik memang sejak dulu harus dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang biasanya menuntut tatap muka secara langsung harus mulai di minimalisasi. Pandemi ini merupakan wadah bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik ke arah digital. Pelayanan publik yang konvensional, terlalu hirarkis hingga berbelit-belit harus segera diperbaiki. Pelayanan publik harus mampu menjawab tuntutan zaman yang ada. Langkah strategis untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan transformasi kearah digitalisasi.

Urgensi Public Policy Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

 

        Penyebaran virus corona masih terus terjadi di Indonesia. Terhitung sejak ditemukan Maret 2020 hingga 14 juni 2020, jumlah pasien positif di Indonesia terus beranjak naik hingga mencapai angka 38.227. Angka tersebut terus mengalami kenaikan dikarenakan setiap harinya terjadi penambahan jumlah pasien positif hingga mencapai lebih dari 500 orang. Penyebaran yang semakin marak terjadi tentunya menjadi problematika tersendiri bagi negara Indonesia dikarenakan dampak serius yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Masyarakat terpaksa harus mengurangi aktivitas di luar rumah, stay at home mau tak mau harus dilakukan. Selain itu penerapan physical distancing juga menjadi kewajiban. Disisi lain pandemi ini juga menyebabkan terguncangnya perekonomian dikarenakan adanya pembatasan sosial. Banyk masyarakat yang tidak bisa bekerja bahkan mengalami PHK.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan publik (public policy) demi memutus mata rantai penyebaran dan melindungi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan UU administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2004 yakni pemerintah mempunyai fungsi regulation (pengaturan/kebijakan publik). Sejak cluster pertama ditemukan, berbagai kebijakan telah di keluarkan pemerintah seperti melnerapkan PSBB di berbagai daerah, memberhentikan sementara kegiatan yang dilakukan secara langsung seperti sekolah, bekerja dan beribadah. Hingga yang sontar terdengar saat ini adalah penerapan new normal di berbagai daerah yang dianggap R0 (jumlah reproduksi virus) kurang dari 1.

Berbagai kebijakan/public policy terus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Hal ini dikarenakan public policy mempunyai peranan sentral dalam kehidupan masyarakat sebagai aturan yang mengikat masyarakat dalam bertindak dan beraktivitas. Sejatinya penerapan public policy yang sigap dan ideal dan disertai dengan kepatuhan masyarakat akan membuat pandemi ini cepat berakhir. Berkaca dari negara-negara asing yang dinilai berhasil dalam menghentikan laju penyebaran covid-19 seperti Vietnam, Taiwan, Selandia Baru dan negara lainnya, kepatuhan masyarakat dan kesigapan pemerintah dalam menerapkan public policy yang tepat sasaran, tegas dan ideal menjadi kunci keberhasilan. Bagi negara-negara yang memiliki jumlah angka positif yang tinggi, public policy juga menjadi sasaran dalam menghentikan laju pertumbuhan. Melakukan lockdown untuk daerah yang menjadi pusat penyebaran pandemi, melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan masal bagi setiap warganya, mengunci akses keluar masuk ke negara tersebut dan kesigapan dalam penanganan medis merupakan keberhasilan pemerintah dalam memerangi pandemi ini. Berkaca dari hal tersebut maka public policy mempunyai peranan setral dalam menghentikan laju penyebaran covid-19 karena public policy menjadi landasan yang mengatur masyarakat dalam melakukan serangkaian aktivitasnya.

Pandemi di Hari Pendidikan Nasional

    Hari pendidikan nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Peringatan hari pendidikan nasional telah ditetapkan sejak 28 November 1959 silam yakni melalui surat  keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 tahun 1959. Peringatan hari pendidikan nasional ini juga bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, pahlawan sekaligus bapak pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional karena berani menentang kebijakan pendidikan pada era kolonialisme Belanda yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya untuk mengenyam bangku pendidikan. Kemudian ia mendirikan Perguruan Taman Siswa sebagai tempat bagi masyarakat pribumi agar dapat menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi.

    Sejatinya sejak ditetapkan pada tahun 1959, hingga saat ini peringatan hari pendidikan nasional telah diperingati sebanyak 61 kali. Namun peringatan hari pendidikan nasional pada tahun ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Momentum perayaan hari pendidikan nasional yang biasanya sangat lekat dengan traidisi upacara bendera yang dilakukan disetiap institusi pendidikan hingga kegiatan alternatif lainnya akan ditiadakan dikarenakan pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung. Hal ini sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42518/MPK.A/TU/2020 tanggal 29 April 2020, yakni peniadakan penyelenggaraan upacara bendera. Upacara hanya dilakukan secara terbatas terpusat dan terbatas. Namun, meskipun berbagai tradisi peringatan hari pendidikan nasional ditiadakan, esensi atau makna hari pendidikan harus tetap dirasakan, karena sejatinya peringatan hari pendidikan nasional bukan hanya sebuah ritual upacara bendera atau seremonial lainnnya, tetapi hari pendidikan nasional harus menjadi momentum merefleksikan sudah sejauh mana kontribusi setiap insan dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Ditengah wabah covid-19 yang sedang berlangsung, pendidikan merupakan salah satu aspek yang terkena imbasnya. Banyak perubahan dan kebijakan-kebijakan baru yang terpaksa harus diambil oleh pemerintah. Mulai dari peniadaan pelaksanaan ujian nasional, penundaan pendaftaran dan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer (UTBK) hingga pemberlakukan kegiatan belajar mengajar secara daring tanpa melakukan tatap muka. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah menuntut kesiapan yang cepat dari berbagai pihak dan segala aspek yang ada. Akibatnya muncul permasalahan-permasalahan baru seperti akses internet yang tidak merata, biaya tambahan dalam melakukan pembelajaran, media pembelajaran daring yang tidak dimiliki semua siswa, kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran berbasis IT, hingga proses kegiatan pembelajaran yang dianggap kurang efektif dikarenakan sebagian besar pelaksanaan pembelajaran hanya melalui penugasan. Selain itu kasus lain yang muncul adalah kasus guru honorer yang kehilangan setengah gajinya akibat pandemi covid-19 yakni guru honorer di Indramayu. 

    Dalam momentum perayaan hari pendidikan nasional yang diperingati ditengah wabah covid-19 ini, segala kebijakan dan problematika pendidikan yang terjadi harus menjadi refleksi sudah sejuh mana kualitas dan tingkat pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan tema peringatan hari pendidikan nasional tahun ini yakni belajar dari covid-19, pemerintah, guru, siswa, stakeholder hingga masyarakatpun harus mampu menarik pelajaran dari pandemi ini. Secara khusus peningkatan kualitas dan sistem pendidikan secara digital harus menjadi sorotan dan bahan perbaikan terkhusus bagi pemerintah untuk kedepannya.

    Di era industri 4.0 ini, sudah seharusnya teknologi tidak menjadi permasalahan ketika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena sudah menjadi hal yang lumrah untuk digunakan. Namun realita yang terjadi dilapangan sistem pendidikan Indonesia tidak siap menghadapi era digitalisasi tersebut. Kebijakan pelaksanaan pembelajaran daring yang diambil pemerintah di tengah wabah covid-19 ini masih mengalami banyak permasalahan. Hal tersebut harus menjadi sorotan bagi pemerintah agar melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pembelajaran digital melalui kebijakan-kebijakan yang strategis demi menunjang mutu pendidikan Indonesia terlebih di era industri 4.0 ini. Selain itu peningkatan kualitas tenaga pengajar seperti pengupayaan tenaga pengajar yang kreatif, inovatif dan mempunyai tingkat melek teknologi yang tinggi harus menjadi sasaran utama. Selain itu memperhatikan tingkat kesejahteraan para pendidik juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah dan stakeholder terkait. Sedangkan bagi siswa sendiri hari pendidikan nasional ditengah pandemi ini harus menjadi refleksi untuk meningkatan kualitas diri khususnya dalam hal digitalisasi. Mendengar dan mematuhi segala anjuran pemerintah terutama untuk tetap stay at home adalah bukti bahwa siswa adalah manusia yang cerdas dan terdidik.

    Hari pendidikan nasional merupakan momentum untuk merefleksikan dan meperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Segala aspek harus bersinergi untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada saat ini demi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Kondisi apapun yang dihadapi termasuk pandemi yang sedang terjadi tidak boleh menjadi pengahalang dalam memaknai hari pendidikan nasional yang sesungguhnya. Meskipun pandemi covid-19 masih berlangsung dan berhasil menghilangkan tradisi peringatan hari pendidikan nasional namun makna dan esensi hari pendidikan harus tetap dirasakan.


Cr : https://geotimes.co.id/opini/pandemi-di-hari-pendidikan-nasional/

Kepemimpinan dalam Perspektif Orang Melayu

 

Kepemimpinan dalam Perspektif Suku Melayu

     Pemimpin merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi pemimpin tidaklah mudah bahkan tidak semua orang yang memiliki kekuasaan mampu menjadi pemimpin yang baik. Meski menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah namun setiap orang diharuskan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa melayu kata pemimpin lebih merujuk kepada kata kerja  “menolong seseorang yang lemah kondisinya”. Bangsa melayu juga memaknai kata pemimpin melalui pepatah lama yang berbunyi :

                Yang didahulukan selangkah

                Yang ditinggikan seranting

                Yang dilebihkan serambut

                Yang dimuliakan sekuku

        Tidak hanya melalui pepatah lama, bangsa melayu juga memaknai kata pemimpin melalui berbagai  Karya-karya sastra melayu lainnya. Orang-orang tua melayu juga mengatakan :

                Bertuah ayam ada induknya

                Bertuah serai ada rumpunnya

                Bertuah rumah ada tuanya

                Bertuah kampung ada penghulunya

                Bertuah negeri ada rajanya

                Bertuah imam ada jemaahnya

            Melalui berbagai ungkapan pepatah lama maupun Karya-karya sastra tersebut dapat di katakan bahwa orang melayu telah memaknai pemimpin sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan, yang merelakan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang banyak, taat, bijaksana, mampu membimbing  melindungi, dan dapat menuntun masyarakat menuju kesejahteraan. Melalui ungkapan orang tua-tua melayu juga dapat di tarik kesimpulan bahwa sejak dulu orang melayu telah mengetahui pentingnya pemimpin dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

            Etika kepemimpinan dalam tradisi melayu sangat identik dengan konsep-konsep Islam. Nuansa Islam sangat kental dengan budaya melayu. Seperti arti karya sastra sebelumnya pemimpin merupakan orang yang diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang lain bukan berarti raja akan sama seperti dewa yang mempunyai kesalahan mutlak dan tidak bisa tersentuh oleh masyarakatnya. Namun sejatinya pemimpin harus berada ditengah-tengah rakyatnya.

            Ada beberapa karya sastra berbentuk syair melayu yang menggambarkan budi pekerti mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya :

            Sebagai pemimpin banyak tahunya 

            Tahu duduk pada tempatnya

            Tahu tegak pada layaknya

            Tahu kata yang berpangkal

            Tahu kata yang berpokok

  Sebagai Pemimpin banyak tahannya

            Tahan berhujan mau berpanas

            Tahan bersusah berpenat lelah

            Tahan berlenjin tak kering kain

            Tahan berteruk sepepak teluk

            Sebagai pemimpin banyak bijaknya

            Bijak menyukat sama papat

            Bijak mengukur sama panjang

            Bijak menimbang sama berat

            Bijak member kata putus

            Sebagai pemimpin banyak cerdiknya

            Cerdiknya mengurung dengan lidah

            Cerdik mengikat dengan adat

            Cerdik menyimak dengan syarak

            Cerdik berunding sama sebanding

            Cerdik mufakat sama setingkat

            Cerdik mengalah tidak kalah

            Cerdik berlapang dalam sempit

            Cerdik berlayar dalam perahu bocor

            Cerdik duduk tidak suntuk

            Cerdik tegak tidak bersundak

            Menurut Raja Ali Haji, setidaknya ada tiga tugas pokok seorang pemimpin menurut budaya melayu :

1. Seorang pemimpin haruslah merakyat. Seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang harmonis dengan rakyatnya dan mencerminkan rakyatnya. Pemimpin ada karena rakyat maka Raja Ali Haji mengumpamakan seperti akar dan pohon dimana akar adalah rakyat dan pohon adalah pemimpin. 
2. Pemimpin harus terbuka terhadap kritik namun harus berhati-hati terhadap kritik. Menurut Raja Ali Haji kritik ada tiga yaitu kritik berasal dari setan, berasal dari hawa nafsu dan berasal dari malaikat.
3. Pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyat. Dengan kata lain pemimpin harus adil.

            Dalam perspektif melayu, seorang pemimpin di tuntut  dan wajib memiliki kepribadian terpuji sesuai dengan nilai ajaran islami. Seorang pemimpin pada dasarnya adalah seorang nakhoda, di tuntut harus mampu menakhodai kapalnya supaya selamat sampai ke pulau sehingga ia harusnya paham. Akan tetapi bukan hanya sekedar paham. Paham mengandung dimensi capability, capacity, credibility, dan integrity pula.

            Pada zaman milenial saat ini banyak krisis kepemimpinan yang terjadi. Melihat kondisi saat ini, pemimpin melayu  dan kebudayaan harus menjadi contoh bagi para pemimpin saat ini. Sosok seperti Suman Hs. Tokoh karismatik Riau yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang berwibawa, bersahaja, dan sangat dekat dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam khazanah Melayu. Indonesia juga membutuhkan figur Raja Ali Haji yang dikenal mampu membangkitkan motivasi masyarakat dan umat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan semangat kepada rakyatnya, bukan yang menghasilkan sifat pesimis bagi rakyatnya. Perbaiki kepemimpinan bangsa melalui kebudayaan melayu.